Efektivitas UU No. 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dapat dilihat melalui kasus kekerasan seksual terhadap PRT di Cengkareng yang memperlihatkan ketimpangan relasi antara PRT dan pemberi kerja, seperti ketergantungan tempat tinggal dan pekerjaan, tidak dibayarkannya upah, serta kekerasan seksual dalam ruang privat. Secara normatif, UU No. 2 Tahun 2026 memberikan perlindungan komprehensif berupa hak atas lingkungan kerja yang aman, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, kepastian hubungan kerja, serta pembinaan dan pengawasan. Namun, karena baru berlaku sejak 30 April 2026, UU ini tidak dapat diterapkan langsung pada kasus Cengkareng yang berlangsung pada 2019–2022 dan hanya bersifat sebagai kerangka evaluatif. Efektivitasnya di lapangan tetap bergantung pada pengawasan, akses pengaduan, kepatuhan pemberi kerja, dan kesadaran PRT terhadap hak-haknya.
Reviewed by:
I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, S.H.,M.H.
