Tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara, tetapi juga memberikan dampak terhadap kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya melalui pemidanaan pelaku, tetapi juga perlu disertai dengan pemulihan aset hasil tindak pidana. Dalam praktiknya, proses perampasan aset dapat menghadapi hambatan ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diproses hingga memperoleh putusan pidana. Penelitian ini membahas efektivitas Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB Asset Forfeiture) sebagai alternatif dalam pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi serta kaitannya dengan perlindungan hak konstitusional. Pembahasan dilakukan dengan melihat pergeseran paradigma dari follow the suspect menuju follow the money, kedudukan NCB Asset Forfeiture dalam RUU Perampasan Aset, serta kebutuhan untuk menjaga due process of law. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa NCB Asset Forfeiture memiliki potensi untuk memperkuat asset recovery karena memungkinkan negara mengejar aset yang berkaitan dengan tindak pidana meskipun proses pidana terhadap pelaku menghadapi hambatan. Namun, efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah aset yang berhasil dirampas, tetapi juga oleh adanya standar pembuktian yang jelas, pengawasan pengadilan, hak untuk mengajukan keberatan, dan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Dengan demikian, NCB Asset Forfeiture dapat menjadi instrumen pelengkap dalam pemberantasan korupsi apabila diterapkan secara transparan, proporsional, dan tetap berdasarkan prinsip negara hukum.
Baca Selengkapnya di Sini.
Reviewed by:
I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, S.H.,M.H.
