Pendahuluan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang telah lama diterapkan oleh masyarakat adat di Indonesia, termasuk Suku Dayak di Kalimantan. Sistem ini berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, khususnya sengketa tanah, yang sering kali terjadi akibat batas tanah yang tidak jelas, konflik kepentingan dengan perusahaan, atau perubahan sosial dan ekonomi seperti ekspansi perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah di komunitas Dayak, dengan fokus pada efektivitas dan tantangan yang dihadapinya dalam konteks modernisasi dan hukum positif.

Baca juga: Efektivitas Hukum Adat dalam Kasus Kesusilaan di Buton Tengah: Antara Keadilan dan Harmoni Sosial

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

• Studi Literatur: Menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber tertulis yang membahas hukum adat dan penyelesaian sengketa tanah di kalangan masyarakat Dayak. Ini mencakup buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan.
• Analisis Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan daerah terkait hukum adat, serta catatan atau laporan dari lembaga adat yang berwenang.

Pengumpulan Data

• Data Sekunder: Fokus pada pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber yang mencakup:
• Buku dan artikel akademik tentang hukum adat Dayak.
• Penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik sengketa tanah.
• Laporan dari organisasi non-pemerintah (NGO) atau lembaga pemerintah yang berkaitan dengan hak ulayat dan konflik tanah.

Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik kualitatif.

A. Eksistensi Hukum Adat

Hukum adat Dayak, khususnya di Kalimantan Tengah, memiliki eksistensi yang kuat dan diakui dalam penyelesaian sengketa tanah. Masyarakat Dayak menganggap hukum adat sebagai bagian integral dari kehidupan sosial mereka, yang mengatur hubungan antar individu dan komunitas. Meskipun ada pengakuan dari pemerintah, pelaksanaan hukum adat sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kepastian hukum dan pengakuan formal.

B. Proses Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa tanah dalam konteks hukum adat Dayak biasanya melibatkan proses musyawarah dan mediasi yang dipimpin oleh tokoh adat atau Damang. Proses ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghormati nilai-nilai budaya masyarakat. Langkah-langkah yang diambil dalam penyelesaian sengketa meliputi pengaduan, penyidikan awal oleh kepala adat, dan akhirnya keputusan yang diambil melalui musyawarah.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Hukum Adat

Walaupun hukum adat memiliki peran penting, terdapat berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan pada norma-norma sosial dan kearifan lokal, yang terkadang bertentangan dengan praktik hukum adat. Selain itu, kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap hukum adat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya.

D. Pengaruh Nilai-nilai Budaya

Nilai-nilai budaya masyarakat Dayak sangat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa tanah. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan tradisi dan identitas budaya masyarakat. Penghormatan terhadap nilai-nilai ini penting untuk menjaga harmoni dalam komunitas.

E. Kerjasama antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

Ada potensi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa tanah melalui kerjasama antara hukum adat dan hukum nasional. Pengakuan yang lebih luas terhadap hukum adat oleh pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pelaksanaan hukum adat, sehingga konflik tanah dapat diselesaikan dengan lebih baik.

Pembahasan

1. Peran Hukum Adat Hukum adat Dayak memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa tanah melalui mekanisme damai berbasis musyawarah keluarga. Lembaga adat seperti kepala adat memiliki otoritas untuk memediasi konflik antar pihak yang bersengketa.
2. Penyebab Sengketa tanah sering terjadi akibat batas tanah ulayat yang tidak jelas, kurangnya dokumentasi legal, serta tekanan dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hal ini memicu ketegangan antara masyarakat adat dan pelaku usaha.
3. Tantangan Implementasi dari hal ini yaitu Meskipun efektif secara lokal, hukum adat menghadapi tantangan besar, termasuk kurangnya pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional serta pengaruh modernisasi yang mengubah struktur ekonomi dan sosial masyarakat adat.

Baca juga: Pengertian Hukum Adat

Kesimpulan

Hukum adat Dayak berperan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang efektif di tingkat lokal. Namun, keberlanjutan praktik ini membutuhkan pengakuan lebih kuat dari pemerintah serta harmonisasi dengan hukum positif. Kolaborasi antara lembaga adat dan pemerintah diperlukan untuk memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Referensi

Nugraheni, A., & Abdullah, I. (2022). Politik Adat Studi Lembaga Adat pada Masyarakat Dayak Tamambaloh Kalimantan Barat. Universitas Gadjah Mada.

Franciska, L., & Sumardjono, M.S.W. (2023). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pelepasan Tanah Adat Suku Dayak Taboyan di Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Peradilan Adat dan Pengadilan Negeri. Universitas Gadjah Mada.

Model Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Berdasarkan Hukum Adat Dayak Kanayatn di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak (Studi Kasus antara Masyarakat Hukum Adat Desa Sumsum dengan PT. MAK). Jurnal Untan.

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Norma Adat Dayak Ngaju atas Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas). Jurnal Unmer Malang.

Penulis

Enru Achmad Alfariel

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya