Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya yang tinggi, termasuk dalam hal adat istiadat. Hukum adat masih menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat di berbagai daerah, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, dan hukum keluarga.
Namun, dalam banyak kasus, hukum adat sering kali berbenturan dengan hukum nasional, terutama ketika praktik adat dianggap melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Salah satu contoh nyata dari konflik antara hukum adat dan hukum nasional adalah praktik kawin tangkap yang terjadi di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Artikel ini akan membahas praktik kawin tangkap sebagai studi kasus yang mencerminkan dinamika dan konflik antara hukum adat dan hukum nasional.
Baca juga: Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Kawin Tangkap: Tradisi atau Pelanggaran Hak Asasi Manusia?
Kawin tangkap adalah praktik adat yang terjadi di Sumba, di mana seorang perempuan “diculik” oleh seorang pria dengan bantuan keluarganya untuk dijadikan istri. Tradisi ini sering kali melibatkan unsur pemaksaan dan dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan. Setelah perempuan tersebut diculik, keluarga laki-laki akan mengatur pernikahan dengan keluarga perempuan melalui proses adat. Praktik ini dianggap sebagai bagian dari budaya dan sudah berlangsung secara turun-temurun di beberapa komunitas Sumba.
Namun, dari perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, kawin tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran terhadap hak individu untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri. Dalam beberapa kasus, perempuan yang menjadi korban kawin tangkap mengalami trauma psikologis, kekerasan fisik, dan bahkan kehilangan hak atas pendidikan atau pekerjaan karena harus segera menikah. Hal ini menimbulkan konflik antara pelestarian budaya dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum nasional.
Kawin Tangkap dalam Perspektif Hukum Adat
Dalam hukum adat Sumba, kawin tangkap bukan sekadar penculikan semata, tetapi bagian dari sistem sosial yang lebih luas. Masyarakat adat Sumba menganggap bahwa pernikahan bukan hanya tentang individu yang menikah, tetapi juga tentang hubungan antar-keluarga dan komunitas. Praktik ini memiliki serangkaian aturan adat yang mengatur bagaimana kawin tangkap harus dilakukan, termasuk proses negosiasi antara keluarga kedua belah pihak setelah peristiwa “penculikan” terjadi.
Dari perspektif masyarakat adat, kawin tangkap sering kali dimaknai sebagai simbol keberanian laki-laki dalam memperjuangkan cintanya. Selain itu, ada keyakinan bahwa praktik ini dapat memperkuat hubungan antara dua keluarga yang terlibat. Dalam banyak kasus, setelah tahap awal “penculikan”, dilakukan proses mediasi antara keluarga untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika kesepakatan tercapai, pernikahan akan dilanjutkan dengan ritual adat, namun jika tidak, perempuan dapat dikembalikan kepada keluarganya.
Baca juga: pinterhukum
Meskipun praktik ini masih banyak diterima dalam komunitas tertentu, ada juga masyarakat adat yang mulai mempertanyakan relevansi kawin tangkap dalam konteks zaman modern. Beberapa tokoh adat dan pemimpin lokal telah berupaya mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari kawin tangkap, terutama bagi perempuan.
Perspektif Hukum Nasional: Perlindungan Hak Perempuan
Dalam hukum nasional Indonesia, kawin tangkap bertentangan dengan berbagai regulasi yang menjamin hak-hak perempuan dan perlindungan dari kekerasan. Beberapa undang-undang yang relevan dalam kasus ini antara lain:
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan unsur pemaksaan dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melindungi anak perempuan dari pernikahan paksa, terutama bagi mereka yang masih di bawah umur.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa penculikan seseorang tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi pidana.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan, yang menetapkan batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, guna mencegah perkawinan anak.
Dari perspektif hukum nasional, kawin tangkap bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penculikan, pelecehan, dan bahkan kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi korban dan menindak pelaku praktik ini. Namun, implementasi hukum nasional sering kali menghadapi tantangan karena keterbatasan penegakan hukum di daerah terpencil dan perlawanan dari komunitas adat yang masih mempertahankan tradisi ini.
Kawin Tangkap di Sumba Barat Daya
Salah satu kasus kawin tangkap yang sempat menarik perhatian publik terjadi di Sumba Barat Daya, di mana seorang perempuan berusia 17 tahun “diculik” oleh sekelompok laki-laki yang merupakan kerabat dari calon suaminya. Kasus ini menjadi viral setelah video penculikan tersebar di media sosial, memicu reaksi dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hak asasi manusia dan organisasi perlindungan perempuan.
Dalam kasus ini, keluarga korban menolak pernikahan yang dipaksakan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, tantangan muncul ketika komunitas adat setempat berusaha mempertahankan penyelesaian melalui mekanisme adat, yang tidak selalu berpihak kepada korban. Setelah adanya tekanan dari publik dan aktivis, pihak kepolisian akhirnya menangkap pelaku dan mengadili mereka berdasarkan hukum nasional.
Kasus ini menunjukkan bagaimana konflik antara hukum adat dan hukum nasional dapat terjadi dalam praktik nyata. Di satu sisi, ada keinginan untuk menjaga budaya dan tradisi, tetapi di sisi lain, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan tetap dilindungi dan tidak dikorbankan atas nama adat.
Baca juga: Pinter Hukum Mengajukan Judicial Review Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi
Upaya Penyelesaian dan Solusi
Untuk mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam kasus kawin tangkap, diperlukan pendekatan yang holistik dan berbasis dialog antara berbagai pihak. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan adalah:
Edukasi dan Sosialisasi
Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan dampak negatif dari kawin tangkap. Pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh adat dapat bekerja sama untuk mengedukasi komunitas tentang perlindungan hukum bagi perempuan.
Revitalisasi Hukum Adat
Hukum adat perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tokoh adat dapat berperan dalam mereformasi praktik kawin tangkap menjadi lebih menghargai hak individu.
Penguatan Penegakan Hukum
Aparat penegak hukum harus lebih proaktif dalam menangani kasus kawin tangkap dan memastikan bahwa hukum nasional diterapkan secara konsisten tanpa takut tekanan dari pihak tertentu.
Peran Media dan Aktivisme
Media memiliki peran penting dalam mengangkat isu kawin tangkap dan memberikan tekanan moral kepada pihak yang mendukung praktik ini. Dengan adanya sorotan media, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya perlindungan hak perempuan.
Kesimpulan
Konflik antara hukum adat dan hukum nasional dalam kasus kawin tangkap di Sumba Barat Daya menunjukkan bagaimana nilai-nilai tradisional dapat berbenturan dengan prinsip hak asasi manusia. Meskipun hukum adat memiliki tempat penting dalam kehidupan masyarakat, perlu ada upaya untuk menyesuaikannya dengan perkembangan zaman dan standar hukum nasional.
Dengan pendekatan edukatif, dialog antarbudaya, dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik kawin tangkap dapat dihapuskan atau direformasi agar lebih menghormati hak-hak individu, khususnya perempuan. Hanya dengan keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya dan perlindungan hak asasi manusia, konflik antara hukum adat dan hukum nasional dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.
